Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Kendati Presiden Prabowo Subianto, bilang ingin bangun Penjara Khusus Koruptor di Pulau Terpencil. Tantangan paling besar Indonesia adalah korupsi. ujarnya seusai memberikan keterangan kepada awak media di Base Ops TNI AU Halim Perdanakusama di lansir di Tempo. Jakarta, Jum'at (28/02/2025).
Juga Prabowo, mengatakan ingin menyisihkan anggaran untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil karena geram dengan ulah koruptor.
Pernyataan ini disampaikan saat memberikan pidato dalam peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis, (13/03/2025).
Di hadapan para guru yang hadir, Ia mengatakan para koruptor yang membuat para guru, dokter, perawat, hingga petani kesusahan. “Kita akan usir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu.
Saya juga akan sisihkan dana buat penjara sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil mereka enggak bisa keluar. Kita akan cari Pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu,” kata Prabowo.
Apakah Kepala Desa (Kades) Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ciut nyalinya untuk melakukan Korupsi Dana Desa (DD) TA. 2024?.
Jelas tidak dan tidak takut sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh Prabowo. Kenapa tidak? Ini buktinya, kepada Kades Desa Pearaja Tampubolon diprotes Warga Terkait Dana Desa (DD). Penyaluran bulan ke-12 Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD terakhir pada tahun 2023.
Untuk tahun 2024 belum ada penentuan berapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima BLT DD. Namun kepastian penggunaan DD pada TA. 2024 BLT DD masih bisa disalurkan bila memang masih ada yang masuk kriteria penerima BLT DD ini, 13 Des 2023.
Musyawarah Perencanaa Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dilaksanakan di Desa Pearaja Senin (15/01/2025) diwarnai kericuhan. Terjadi kericuhan, ketika warga meminta transparansi pengelolaan DD Tahun sebelumnya termasuk BLT DD yang belum tersalurkan.
M. Gultom seorang warga meminta kepada Kades, Perangkat Desa. Pendamping Desa, agar menjawab pertanyaan warga dan transparan mengenai pengelolaan dana desa. Namun para perangkat desa tersebut justru memilih diam.
Kades Desa Pearaja Sampit Tampubolon yang memimpin Musrenbang awalnya mengatakan, bahwa BLT DD sudah tidak ada dan sudah disalurkan seluruhnya tanpa menyebutkan berapa jumlah KPM BLT DD.
Jawaban Kades tersebut ,membuat para peserta Musrembang mencecar mencecar perangkat desa dengan pertanyaan secara bergiliran. Pada akhirnya BLT DD tersebut disalurkan langsung kepada lima KPM BLT DD.
Hal itu juga memicu kemarahan warga, karena baru setelah diprotes terjadi pembayaran dan ditengarai warga masih banyak KPM belum mendapatkan BLT DD .
Musrenbang akhirnya bubar dan warga mengatakan bahwa besok (Selasa 16/01/2025) warga akan melaporkan pengelolaan DD kepada Pj. Bupati Tapteng Dr.H. Sugeng Riyanta, S.H., M.H., sambil meneriakkan “Penjarakan Kades” secara berulang-ulang.
Kepada Pj. Bupati Tapteng dan Warga Desa Pearaja, Kades Pearaja minta maaf dan berjanji perbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa (Pemdes). Janji diucapkan di Ruang Command Center Kantor Bupati Jln Dr. Ferdinand Lumban Tobing Kota Pandan Tapteng Selasa (16/01/2024) dilansir di Gapta Cyber.
Peran masyarakat dalam pengawasan DD adalah untuk memastikan bahwa DD digunakan sesuai dengan peruntukannya dan bermanfaat. Meningkatkan kualitas pengelolaan DD, transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat Desa Pearaja, undang Wartawan untuk memeriksa Proyek yang bersumber dari DD TA. 2024 langsung ke lokasi.
Tokoh masyarakat Holong Hutabarat juga (Namora Huta) yang mewakili masyarakat Desa Pearaja memberikan keterangan pers mengatakan: “Pembangunan di Desa Pearaja, never ever (tidak pernah) dibawakan ke rapat sebelum pelaksanaan dikerjakan pasca pelaksanaan pekerjaan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)”.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) adanya dua titik pembangunan jalan baru-baru ini. JUT rabat beton dengan volume 175 meter dengan pagu dana Rp. 165. Yang dikerjakan hanya 159 meter. Artinya 16 meter ditelan dusta.
Pembangunan Rabat beton dengan volume 121 meter dengan pagu dana Rp. 131.621.000 di Dusun III.Pembangunan Rabat beton menuju Kantor Kepala Desa. Jalan ini tidak ada bangunan atau fiktif
Lokasi Kantor Kepala Desa di hibahkan oleh Mantan Ketua DPRD Tapteng Sintong Gultom dan sudah di sertifikatkan menjadi Aset Pemerintah Desa.
Mantan Kades Desa Pearaja B Sibagariang mengatakan kepada Wartawan: “Proyek JUT yang kurang Volume dan Pembangunan Rabat beton menuju Kantor Kepala Desa adalah fiktif pada Kamis (10/10/2024) sudah dilaporkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga. Kendati dijanjikan akan turun langsung ke Lapangan, Namun janji tinggal janji, katanya.
Kali berulang menghubungi Kades Pearaja tidak dapat dan ketika dihubungi lewat selulernya dan WhatsAppnya justru memutus hubungan. Mari kita ikuti berita selanjutnya. Kemana Dana Desa yang fiktif itu? (Demak MP Panjaitan/Pance)
