Komentar
TAPANULI TENGAH | MEDIA-DPR.COM. Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu akan segera berkoordinasi dengan komandan TNI AL Sibolga terkait penertiban kapal pukat harimau dan kapal bom ikan yang beroperasi di wilayah perairan laut Tapteng.
Hal ini akan menjadi langkah awal dalam komitmennya menjaga ekosistem laut dan kekayaan alam laut pantai barat Sumatera.
"Kami sampaikan di dalam sidang paripura DPRD ini dan kami juga nanti akan berkoordinasi dengan Denpom, Danlanal dan Korem dan Kodim serta Kepolisian untuk melakukan pemantauan di wilayah pantai Tapanuli Tengah," kata Bupati, disela-sela kegiatannya kepada SIB di Kantor DPRD Tapteng, Rabu (5/3/2025).
Lanjutnya, ini merupakan langkah preventif dalam melindungi nelayan tradisional dari keganasan tindakan kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, yang dikeluhkan telah masuk dalam zona tangkap nelayan kecil.
"Komitmen kami, menjaga laut dan pantai kita, terutama wilayah Tapanuli Tengah agar tidak dirambah, dijarah oleh kegiatan-kegiatan ilegal seperti pukat harimau yang beroperasi di zona tangkap perairan nelayan kemudian bom ikan," tegas Masinton.
Selanjutnya, pasangan kepala daerah itu berinisiatif membangun pos pemantauan aktivitas kapal penangkap ikan di sekitaran pulau mursala, Tapteng.
"Khususnya nanti kita bikin, kita mulai di Pulau Mursala," pungkasnya.
Diketahui, dalam kurun beberapa tahun belakangan ini, para nelayan kecil di Tapanuli Tengah kerap mengeluhkan hasil tangkapan menurun drastis yang disebabkan kecurangan oleh penggunaan alat penangkap ikan pukat harimau atau trawl oleh nelayan modern.
Hal ini menyebabkan nelayan merugi, karena tangkapan ikan yang dibawa pulang pun sangat sedikit. Alih-alih untung, nelayan diduga buntung karena hasil yang didapatkan tidak lagi menutupi modal saat melaut. (Rossy)
