Komentar
KABUPATEN BANDUNG | MEDIA-DPR.COM. Pemerintah Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, khususnya di bidang pariwisata.
Seperti yang di sampaikan Bapak Bupati Dadang Supriatna bahwa tiap kecamatan harus menyesuaikan data dan data tersebut di harapkan selesai pada hari selasa Minggu depan, ujar Vena Andriawan selaku Camat Pangalengan.
Tepatnya pada hari Selasa (04/02/2025) di gedung serbaguna Kecamatan melaksanakan Rakor Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan.
Dengan melibatkan Kadisbudpar kabupaten Bandung, Kepala UPTD Bapeda wilayah Soreang unsur Forkopimcam Pangalengan, para Kades, serta pengelola wisata guna memastikan optimalisasi pajak daerah.
Ini tentu menjadi dorongan bagi para Kades untuk memperbarui data, sehingga jumlah wajib pajak di masing-masing wilayah bisa meningkat," ujar Vena
Vena mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh, Kecamatan Pangalengan memiliki 13 Desa, destinasi wisata, serta 330 jenis usaha wisata.
Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi data dengan UPT Bapenda Wilayah I untuk memastikan keakuratan data terkait wajib pajak.
"Dan melakukan sinkronisasi dengan UPT Bapenda Wilayah I untuk mencocokkan data yang sudah ada.
Kami akan melihat mana saja yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan mana yang belum. Setelah itu, data akan kami bagikan ke desa-desa untuk diverifikasi bersama Bapenda," jelasnya.
Lebih lanjut, Vena menegaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah pendataan awal. Setelah data diperbarui dan divalidasi, tim dari Bapenda akan melakukan penyuluhan serta aksi nyata dalam rangka pengumpulan data wajib pajak.
"Pangalengan merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bandung yang memiliki potensi luar biasa.
Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, pendapatan masyarakat dapat meningkat, yang nantinya akan didorong oleh Bapak Bupati melalui berbagai program pembangunan," ungkapnya.
Vena juga menyoroti sejumlah permasalahan di Pangalengan, seperti angka kemiskinan dan stunting yang masih tinggi.
"Mudah-mudahan dengan optimalisasi pendapatan ini, serta kolaborasi pentahelix yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, berbagai permasalahan di Pangalengan bisa terselesaikan secara bertahap," pungkasnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, diharapkan optimalisasi pajak dari sektor wisata dapat menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan warga Pangalengan. (Ayi Supriatna)
