Komentar
JAKARTA | MEDIA DPR-COM. Sejumlah organisasi aktivis, termasuk Kaukus Muda Antikorupsi (KAMAKSI), Masyarakat Adat Antikorupsi (MAAKI), Gerakan Pemuda Jakarta (GPJ), dan Kaukus Eksponen Aktivis 98, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPK kepada dpr-com, pada Rabu,(24/7/2024).
Aksi ini mendesak agar KPK segera memeriksa dan menangkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki terkait dugaan kasus korupsi kuota haji 2024 dan pemborosan anggaran belanja mobil dinas yang melebihi Rp13 miliar pada tahun 2023-2024.
Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai adanya ketidakberesan dalam pengelolaan kuota haji 2024.
"Dugaan korupsi kuota haji 2024 yang dipermasalahkan adalah alokasi kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 jemaah, yang dibagi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,"ujar Joko
Joko menjelaskan, terdapat ketidakcocokan antara jumlah daftar tunggu haji dan alokasi kuota tambahan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. "Patut diduga ada permainan atau konspirasi jual beli dalam pembagian kuota haji tersebut,"kata Joko
Sementara itu, Ketua MAAKI, Alim Bara, dan Ketua GPJ, Ade Selon, turut menyoroti kepemimpinan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama yang dianggap tidak efektif dalam mengelola Kementerian Agama. Mereka menyerukan agar Presiden Jokowi segera mencopot keduanya dari jabatannya untuk mencegah masalah lebih lanjut.
R. Agung Gunawan, Ketua Umum Aliansi Persaudaraan Masyarakat Sunda (APERMAS), juga mendukung langkah Tim Pansus Haji DPR untuk memperbaiki pelaksanaan Ibadah Haji di masa depan. Ia mengkritik adanya keluhan dari jemaah haji terkait masalah logistik dan dugaan praktik jual beli kuota. (Suyanto)
