Komentar
JATIM | MEDIA-DPR.COM. LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia selenggarakan Pelatihan Anti Korupsi bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Jurnalis (Media) guna mendukung komitmen dan janji politik Presiden 2024-2029, Prabowo Subianto dalam pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
Pelatihan anti korupsi bagi LSM dan Jurnalis (Media) tersebut akan dilaksanakan tanggal 25-27 Juni 2024 di Hotel Sun City, Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-19 LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) —19 Juni 2005-19 Juni 2024). LIRA merupakan satu-satunya LSM terbesar dan terbanyak cabangnya dengan Rekor Muri (38 Propinsi, 514 Kabupaten Kota)
Menurut Ketua Panitia, Bambang Asraf di dampingi Sekretaris Panitia, Samsudin kepada media di Sidoarjo, Jawa Timur, pelatihan anti korupsi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dan konsistensi LSM LIRA dalam pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
“Ini sekaligus turut mengawal komitmen dan janji politik Presiden 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di depan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) guna mendukung pemberantasan korupsi untuk Indonesia maju,” tegas Bambang Asraf, Gubernur LSM LIRA Jawa Timur itu.
Dikatakan, dulu korupsi masih bekisar milyaran, tapi kini trilyunan. Pelaku mulai Eksekutif, Legislatif dan hingga Yusikatif. Akibatnya banyak kekayaan negara bocor. Indonesia pun seperti surga dunia bagi para koruptor. Tidak heran Indonesia kini masuk negara terkorup nomor lima.
Kondisi tersebut, lanjut Bambang Asraf, tidak bisa dibiarkan. Karena itu, LSM LIRA menilai dibutuhkan peran Civil Society Organization. (CSO)/LSM serta Jurnalis (Media) guna mendorong pemberantasan KKN, ditengah era revolusi industri. LSM dan Jurnalis perlu pembekalan agar memahami aspek-aspek tentang pemberantasan korupsi.
Dikatakan saat ini korupsi telah merajalela yang dapat membuat Indonesia ambruk. Bahkan wartawan pun seharusnya memerangi korupsi sudah terjangkit virus korupsi seperti yang dilakukan Ketum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Hendri Ch. Bangun cs. Indonesia harus kita selamatkan dari korupsi.
“LSM LIRA untuk mendukung komitmen Prabowo-Gibran dalam pemberantasan korupsi, juga mengembangkan program “One Village, One Journalis” (Satu Desa, Satu Wartawan). Dengan demikian pengawasan anti korupsi di mulai dari Desa. Menjadi mata dan telinga, apalagi jabatan kepala desa bisa 16 tahun” tegas Bambang Asraf.
Sementara Sekretaris Panitia, Samsudin menyebutkan pelatihan bagi LSM dan Jurnalis (Media) terbuka untuk LSM dan Jurnalis dengan kuota terbatas. Bagi yang berminat dapat mendaftar melalui Panitia (Winarno - WA.0811-341-191) atau email : dpp.lira@gmail.com. Peserta pendaftar lebih dulu akan diutamakan. Pelatihan tersebut tidak dipungut biaya.
[11/6 19.08] MGR-021 Ketua MOI: Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Menteri AHY Laporkan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023, 2024, dan Rencana Kerja 2025
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan realisasi kinerja Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2023, 2024, dan Rencana Kerja 2025.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/06/2024).
Mengawali laporannya dalam Rapat Kerja yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang ini Menteri AHY menyampaikan capaian kinerja Kementerian ATR/BPN tahun 2023 dan 2024. "Adapun capaian realisasi berdasarkan anggaran tahun 2023 sebesar Rp7.874.964.280.962 atau sebesar 97,56%," ungkanya.
"Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, red) Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga minggu ke dua Juni ini sudah menyentuh angka 36,3%," tambah Menteri AHY.
Sebagai perbandingan, capaian anggaran Kementerian ATR/BPN pada Januari hingga Mei tahun 2023 adalah sebesar 29,86%. Hal ini menandakan bahwa Kementerian ATR/BPN lebih progresif dalam menjalankan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN).
Selain itu, disampaikan juga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Menteri AHY mengungkapkan, Pagu Indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000.
"Insyaallah, kami berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal, mencapai target-target prioritas Kementerian ATR/BPN," ucap Menteri AHY.
Turut hadir dalam Rapat Kerja ini, 36 Anggota Komisi II DPR RI. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir melalui pertemuan daring, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. (*)
