Komentar
BADUNG BALI | MEDIA-DPR.COM, Ini untuk keenam kalinya (doubel hattrick) secara beruntun Pemkab Badung meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diterima langsung oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto bertempat di Ruang Pertemuan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Senin kemarin (15/6).
LHP juga diserahkan kepada Ketua DPRD Kab. Badung Putu Parwata. Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Sekab. Badung I Wayan Adi Arnawa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah I Ketut Gde Suyasa, Sekretaris DPRD I Gst. Agung Made Wardika dan Inspektur Kab. Badung Luh Suryaniti.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto menyampaikan pada MEDIA-DPR.COM berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019 telah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual yang telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.
Pemkab Badung juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI (Sistem Pengendalian Intern) yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
"Pencapaian opini WTP ini adalah yang keenam kalinya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan," jelasnya
"Keberhasilan pemerintah Kabupaten Badung meraih WTP enam kali beruntun merupakan kerja keras seluruh pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung," kata
Bupati Badung I Nyoman Giriprasta .Kami sangat mengapresiasi kerja keras ini semoga kedepannya dapat dipertahankan dan bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dan transparan. Kami akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat apalagi yang menyangkut dalam pengelolaan keuangan" ucapnya
Dikatakan terkait penyusunan dan penyajian LKPD, Pemkab Badung tetap melaksanakan dan mengikuti regulasi yang ada.
"Kami Pemkab Badung selalu mendapat pembinaan dari BPK RI Perwakilan Bali terkait LKPD ini untuk menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari karena kami ingin berbuat sesuatu yang baik dan benar serta siap menjadi contoh di Indonesia, " tegas Bupati Giri Prasta.
Sementara itu Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti mengatakan, penghargaan ini merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan laporan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik dan bijak ke depan.
"Ini tentu menjadi ujian bagi kami di Pemerintahan Kabupaten Badung untuk tetap bekerja secara bijak dan jujur khususnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan" pungkasnya.(GUN)
