Komentar
SAROLANGUN JAMBI | MEDIA-DPR.COM,
Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri mengajak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta para insan pers yang ada di Kabupaten Sarolangun untuk bijak menyikapi persoalan pengerjaan jaringan gas yang meruoak proyek strategis nasional Kementrian Esdm di Kabupaten Sarolangun.
Hal itu bertujuan agar pelaksanaan proyek pembangunan jaringan gas untuk masyarakat sarolangun itu bisa terwujud dengan tertib dan lancar, meski ditengah pandemi virus corona (covid-19).
"Saya harap kepada kawan-kawan pihak Lsm, dan awak media agar sama sama bijak menyikapi permasalahan ini, karena pembangunan proyek Jargas ini bukanlah hal yang gampang, melalui proses yang cukup panjang, dan lobi dengan Kementrian ESDM," kata Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri, belum lama ini.
Kata Wabup, mengenai para pekerja proyek jaringan gas yang berjumlah 130 orang tersebut ditengah pandemi covid-19 ini telah dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar Word Health Organization (WHO), dalam pemeriksaan terkait corona virus disease-2019 (covid-19).
Tanpa pemeriksaan tersebut, pemerintah Kabupaten Sarolangun tentu akan menolak secara langsung, seperti sebelumnya, ratusan pekerja tersebut sempat dipulangkan ke Muara Jambi, karena tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
"Para pekerja Jargas sudah melalui proses baik secara protokol kesehatan, kemudian rapat dengan Forkompinda, apakah mereka ini bisa diterima. Saat awal belum melalui protokol kesehatan, maka kita pulangkan untuk tidak berada di sarolangun dan sekarang mereka sudah memenuhi syarat sesuai dengan mekanisme yang ada, "katanya.
Wabup juga menegaskan bahwa kegiatan proyek pembangunan jaringan gas rumah tangga dari Kementrian ESDM ini bukanlah hal yang mudah didapatkan, harus melalui proses yang begitu panjang.
Belum lagi, soal upaya komunikasi yang lain dengan pihak Kementrian berupa manajemen lobi yang tinggi, sehingga program nasional tersebut bisa direalisasikan di Kabupaten Sarolangun.
"Kalau ini gagal, kita belum tahu 5 atau 10 tahun kedepan kegiatan Jargas ini akan dapat lagi, karena dengan dampak covid-19 ini bisa saja tidak ada lagi pembahasan Jargas melainkan yang hal lain," katanya.
Apalagi proyek Jargas rumah tangga ini adalah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sarolangun, bagaimana bisa mendapatkan gas rumah tangga dengan mudah, murah, efisien dan bermutu.
Melalui pemanfaatan gas yang terbuang sia-sia dari PT BWP Meruap, Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengusulkan ke Kementrian ESDM bagaimana gas tersebut bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan gas rumah tangga.
Alhasil, Kementrian ESDM pun merespon usulan pemerintah Kabupaten Sarolangun, setelah melalui proses kajian dan survey dilapangan, akhirnya di Kabupaten Sarolangun akan dibangun sekitar 5.500 lebih jaringan gas rumah tangga di wilayah Kota Sarolangun.
Pemerintah pusat yang bekerja sama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) melakukan pemasangan jaringan sampai dengan pemasangan kompor dibantu secara gratis oleh pemerintah, artinya satu rupiah pun tidak ada dipungut biaya.
"Masyarakat tinggal cetek, hidup dan lalu kemudian dibayar sesuai dengan meteran yang terpakai. Kalau biasanya masyarakat memakai gas dalam sebulan dengan biaya Rp 100 ribu, tapi dengan Jargas ini bisa Rp 20 ribu," katanya.
Maka Wabup berharap agar kegiatan proyek Jargas ini yang memang untuk kepentingan umat dan masyarakat sarolangun, yang tentunya jika terealisasi tentu juga bisa mengatasi akan adanya kesulitan gas di tengah pandemi virus corona.
Hal ini pun perlu dipahami bersama bahkan disyukuri karena Kabupaten Sarolangun mendapatkan pembangunan jaringan gas rumah tangga tersebut yang juga terbesar jumlah di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jambi
"Inilah menurut saya kalau kita tidak dukung bersama, menurut saya ini agak sedikit naif bagi saya, karena ini proyek strategis nasional yang sangat sulit untuk kita dapatkan dan alhamdulillah Sarolangun diberikan lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten lain di provinsi Jambi, seperti di juara Jambi dan kota Jambi, kita dapat 5.000 lebih jaringan gas sedangkan dua Kabupaten itu hanya 3.000 jaringan gas ," Tutup nya.
Penulis : (H.Pasaribu)
